tugas 6 tanggal 07-11-13 ilmu sosial dasar

Pelanggaran HAM
(Hak Azasi Manusia)
Nama : Dadang Pujo Prastyawan
NPM : 38412352
Kelas : 2id08
Pelanggaran HAM yang dibahas
JAKARTA, KOMPAS.com —Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan pmeminta kesempatan menyampaikan pendapat terkait temuannya di persidangan kasus pembunuhan empat tahanan di Lapas Klas IIB Cebongan, Sleman, DI Yogyakarta. Komnas HAM berharap keterangannya nanti dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap 12 terdakwa.
“Kita akan buat surat permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 DI Yogyakarta untuk dapat (diizinkan) memberikan hak menyampaikan pendapat dalam persidangan seperti diatur dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM,” kata Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (19/6/2013).
Saat itu, Siti selaku Ketua Tim Penyelidikan menyampaikan hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus Cebongan. Komnas HAM telah meminta keterangan para saksi, olah tempat kejadian perkara, dan mengumpulkan barang bukti.
Dalam kesimpulan Komnas HAM, tindakan anggota Kopassus Grup II Kandang Menjangan diduga termasuk pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM itu, pertama, yakni menghilangkan hak untuk hidup. Empat tahanan dibunuh dengan cara ditembak berkali-kali di kepala. Penembakan tetap dilakukan meskipun sudah dalam keadaan tewas.
Kedua, pelanggaran hak untuk tidak mendapat perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Ketiga, hak untuk memperoleh keadilan. Pembunuhan empat tahanan itu dilakukan di luar proses hukum.
“Para tersangka belum ada proses hukum hingga berkekuatan hukum tetap sehingga harus dihormati hak-haknya untuk tidak dinyatakan tidak bersalah,” kata Siti.
Keempat, pelanggaran hak atas rasa aman. Peristiwa di Cebongan, menurut Komnas HAM, menimbulkan rasa ketakutan dan kekhawatiran yang dialami para tahanan, aparat kepolisian, petugas lapas, warga DIY yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, dan masyarakat DIY pada umumnya.
Kelima, pelanggaran hak milik. Para pelaku mengambil monitor CCTV, kamera CCTV, perekam CCTV, ponsel, dan melakukan perusakan pintu.
Kesimpulan lainnya, para anggota Kopassus telah bertindak melawan hukum, baik secara institusional kepada lapas, kepada pegawai negara (petugas lapas), dan masyarakat sipil (para tahanan). Padahal, sebagai aparat negara, mereka wajib mematuhi hukum.
Selain itu, ada penyalahgunaan sarana dan prasarana milik negara oleh para anggota Kopassus. Pembunuhan juga dilakukan secara terencana. Terakhir, peristiwa itu terjadi karena kelalaian atasan Kopassus Grup II Kandang Menjangan.
Seperti diberitakan, sidang perdana kasus tersebut akan digelar di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Kamis (20/6/2013). Sebanyak 9 dari 12 terdakwa akan dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau maksimal 20 tahun.
Motif pembunuhan tersebut merupakan aksi balas dendam atas pembunuhan Serka Heru Santoso dan pembacokan Sertu Sriyono. Empat orang yang dieksekusi mati dituduh sebagai pelaku.
Undang undang dasar 45
Pasal 9
(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf
kehidupannya.
(2) Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
(3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Abstraksi
Hak Asasi Manusia sebagai hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Bertolak belakang dengan kenyataan dimana masih banyak pelanggaran HAM masih sering terjadi, misalnya masih ada diskriminasi terhadap wanita, kekerasan, pelecehan seksual, pembunuhan, dan eksploitasi anak. Tujuan dari artikel ini adalah mengetahui bagaimana makna dan tanda penggambaran pelanggaran hak asasi manusia terhadap kehidupan di masyarakat. Kajian yang diambil dari masalah pelanggaran HAM pembunuhan berencana dengan dilakukan lebih dari satu orang pelaku. Pelaku adalah seorang yang bekerja didepartemen perlayanan ketahanan negara yakni seorang kopasus. Hal ini merupakan penyalahan atau pelanggaran HAM karena ada lima perkara yang telah di langgar. Pada dasarnya kopasus yang berkewajiban untuk menjaga kedaulatan negara, membuat rasa aman terhadap masyarakat akan tetapi disini menyalahgunakan kewajibannya.
Pendahuluan.
Pembunuhan dan menyebabkan kematian manusia dengan sengaja adalah tindakan pelangaran hukum. Dalam konteks konflik hal itu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pembunuhan sangantlah erat dengan pelanggaran HAM, hal yang mendukung pernyataan tersebut adalah telah adanya peraturan disemua negara termasuk indonesia yang mengatur sanksi untuk pelanggaran pembunuhan yang sengaja maupun ketidak sengajaan. Berarti menyebabkan kematian dalam konteks pembunuhann adalah perbuatan yang harus ditindaklanjuti secara hukum. Adapun sebuah pembunuhan yang secara sengaja dalam arti sudah direncanakan, direncanakan bermaksud untuk mengilangkan hak untuk hidup seseorang tanpa adanya toleransi terhadap korbannya. Tentunya hal seperti ini yang memiliki banyak sanksi dikarenakan faktor perencannan. Perencanaan pembunuhan menurut peraturan yang ada akan di kenai sanksi berlapis.
Pembahasan.
Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendaklah kita harus berpandangan luas. Berpandangan luas dalam hal ini merupakan menanggapi setiap masalah yang terjadi. Masalah yang terjadi di sekeliling kehidupan sehari hari banyak sekali, maka dari hal tersebut sampingilah diri dengan rasa lapang dada dan rasa iklas.Sebuah masalah akan terjadi mudah ketika rasa iklas ada. Ketika rasa lapang dada dan iklas tidak ada maka terjadilah masalah yang berlarut larut.

Permasalahan yang dialami misalkan seperti di atas(yang dibahas). Pembunuhan berncana yang dilakukan oleh seorang kopasus atas dasar dendam. Dendam adalah perbuatan yang kurang terpuji dan dendampun tidak perlu diikuti. Ketika suatu masalah terjadi lebih utamakan melalu jalur hukum. Jalur hukum merupakan alternatif jalan keluar yang terbaik, karena sudah terarah tujuan dan terperincinya masalah yang diatur di dalamnya.
Masalah yang sebenarnya adalah kurangnya penegakkan HAM yang berlaku karena adanya opnum opnum yang berkaitan. Penegakkan HAM harus dilakukan sehingga ada rasa ketakutan jika ada seorangan yang melakukan pelangaran HAM. Untuk pelaksannaan peneggakkan HAM perlu adanya upanya upanya yang dilakukan misalnya:
1. Prinsip transparasi : pembahasan naskah RUUsecara terbuka yakni masyarakat ikut partisipasi dalam pembuatannya.
2. Prinsip supremasi hukum : kepastian hukum yang berarti hukum tidak memihak.
3. Prinsip profesionalisme : diikut sertakan pakar pakar ilmu hukum sehingga tercipta hukum yang berkualitas.
4. Internalisasi nilai nilai HAM : pengakuan terhadap masyarakat dan pemerintah terhadap hak hak asasi manusia.
Kesimpulan.
Masalah pelanggaran HAM banyak terjadi di kehidupan bermasyarakat merupakan cermin dari kurang adanya pemerintah ikut sertanya dalam pelaksanaannya. Ketika elemen negara mengetahui dan memahami peraturan serta sepakat dengan perundang undangan maka dapat dipastikan pengurangan pelanggaran pelanggaran HAM di negara ini. Sesuatu masalah perdata pidana sebaiknya diselesaikan dengan cara hukum, karena semua permasalahan semuanya akan dan sudah ada didalamnya.

Referensi
http://nasional.kompas.com/read/2013/06/19/19415324/Ini.Pelanggaran.HAM.di.Kasus.Cebongan
http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2009/07/UU-HAM.pdf

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s